22 Feb 2017 16:14

Istimewakan Ahok, PAN Kecewa dengan Mendagri

rumahpan.com

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto

SHARE :

RumahPAN.com - Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta lagi menuai polemik. Hal itu pun disampaikan beberapa anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Dalm Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengaku kecewa dengan Tjahjo Kumolo karena mengangkat kembali Ahok telah menabrak UU. Sehingga publik melihat Tjahjo sangat mengistimewakan mantan bupati Beliung Timur itu.

"Kesan publik, Pak Menteri pasang badan untuk Ahok," ujar Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga mengaku kecewa, terkait pendapat Tjahjo Kumolo seorang kepala daerah masih tetap bisa menempati jabatannya. "Masa' menurut Pak Menteri seorang terdakwa memimpin pemerintahan," katanya.

Sekadar informasi, diangkatnya Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta menuai polemik. Karena mantan bupati Belitung Timur itu sudah bersatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Akibat keputusan mendagri tersebut, setidaknya ada empat fraksi di DPR yang mengajukan hak angket, mereka Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Menurut empat fraksi tersebut, mendagri yang mengangkat kembali Ahok dianggap bertentangan degan aturan dan perundang-undangan.

Berikut ini adalah bunyi UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3, yang diduga dilanggar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.(*/riz)

Sosial Media